PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan peran koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah ( UMKM ) berkedudukan sangat strategis, sehingga perlu diciptakan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangannya.
Salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah dengan memfasilitasi pembinaan, pendampingan langsung maupun peningkatan permodalan, serta pembentukkan lembaga penjamin kredit dan regulasi yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. Untuk menggali dan mengetahui secara rinci tentang sumber daya UMKM,ketersediaan SDM, mempermudah koperasi dan UMKM dalam memperoleh modal usaha, kemampuan daya saing, ketersediaan jejaring pasar serta mengetahui sampai sejauh mana kualitas produk yang dihasilkan oleh koperasi UMKM agar dapat berkompetisi pada era globalisasi. Beberapa masalah mendasar dalam pengembangan koperasi dan UMKM antara lain keterbatasan modal dan bahan baku, regulasi yang belum berpihak kepada koperasi dan UMKM, keterbatasan manejerial pengelolaan UMKM yang bersifat perorangan dan heterogen dengan variasi yang cukup tinggi.
Permasalahan yang turut berpengaruh terhadap pengembangan UMKM adalah belum maksimalnya kemampuan dan prefesionalisme aparatur Pembina UMKM dan SDM UMKM, koordinasi di tingkat pelaksana teknis belum optimal, disamping itu belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan BUMN Pembina atau pengusaha besar dan lembaga financial lainnya.

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

Semenjak program KB dilaksanakan sebagai program Nasional, telah terjadi perkembangan konsep dan wawasan KB yang sangat penting. Kalau pada awalnya program KB ditujukan sebagai upaya pengaturan kelahiran dalam rangka peningkatan kesejahteraan Ibu dan anak kemudian berkembang yang di tujukan untuk membudayakan norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dari kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaan menjadi program pemerintah dan masyarakat. Visi tersebut terus dikembangkan yaitu terwujudnya keluarga yang berkualitas pada tahun 2015 yaitu keluarga yang maju, mandiri, sejahtera, berketahanan dan memiliki jumlah anak yang ideal.

Selama dua puluh dua tahun kita telah melaksanakan program KB Nasional, dan hasil yang kita capai selama ini sangat menggembirakan. Partisipasi keluarga untuk menjadi peserta KB aktif telah mencapai 263.175 peserta, atau sekitar 105,13 % dari pemenuhan permintaan masyarakat sebanyak 250.366 peserta. Demikian juga pemenuhan permintaan masyarakat menjadi peserta KB Baru tercatat 49.336 atau sekitar 117,54 % dari pemenuhan permintaan masyarakat sebanyak 42.000 peserta.

MENINGKATKAN DAYA SAING

Pada era pasar global saat ini, semua pelaku ekomi ini akan memperebutkan dana Investasi ( yang merupakan penentu utama bagi stok modal ) dari pasar modal Negara-negara maju yang berlebih dan tidak dibatasi oleh batas-batas geografi suatu Negara.

Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ( hypercompetition ) hal ini, tiap pelaku ekonomi ( tanpa kecuali ) di tuntut untuk menerapkan dan mengimplementasikan strategi bersaing yang tepat secara efisien dan efektif. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, harus menajamkan komitmen ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang disosialisasikan, serta konsisten dalam melaksanakan program yang diterapkan, serta mewujudkan kemanfaatan pangsa pasar dan menjamin kemakmuran dan keamanan dalam penerapannya. Bagi pemerintah Daerah, persaingan yang semakin tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya agar mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri luar negri yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas Negara.

Namun demikian, jika kita perhatikan persetujuan investasi sebelum dan setelah otonomi daerah mulai diterapkan, nilai investasi naik drastic selama periode 1997- 2002, kemudian menurun pada tahun 2002- 2004 setelah otonomi Daerah dijalankan.. Untuk meningkatkan pendapatan daerah ( PAD ) beberapa Pemerintah Daerah menerapkan beberapa pemungutan, pajak, sumbangan sukarela, dan pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegitan bisnis. Kebijakan yang tidak sesuai dengan UU No.34/2000 ini ternyata mengakibatkan distorsi perdagangan. Situasi ini menyebabkan lebih banyak kekhawatiran, khususnya di kalangan perusahaan-perusahaan pertambangan.

PEMIMPIN VISIONER

Pemimpin Visioner adalah pemimpin yang tahu kapan harus berlayar mengikuti angin dan kapan harus berlawanan dengannya, untuk mencapai pelabuhan kesuksesan. Dengan demikian bahwa visi harus didasarkan pada pemahaman yang mendasar terhadap kompetensi inti serta kondisi dan posisi kita sekarang dalam sebuah organisasi.
Visi cenderung tidak dapat berhasil tanpa perubahan-perubahan pokok sebagai refleksi nilai-nilai dan budaya agamis. Keberhasilan sebuah visi organisasi dapat diusahakan apabila pemimpin berupaya secara terus menerus mengembangkan program-program baru. Visi baru dari sebuah organisasi dan menghindari kelemahan, oleh karena itu perlu diadakan analisis lingkungan internal. Harus dibuat strategi untuk mempengaruhi keputusan dan komitmen pimpinan tentang bagaimana memposisikan organisasi dalam lingkungannya.

Setiap organisasi harus memiliki pernyataan visi yang jelas, memberikan peran dan membuat penilaian realitas tentang prospek masa depan serta melakukan koordinasi dengan stakeholder. Perlu pemahaman visi dengan baik dan disosialisasikan dengan organisasi. Realita-realita baru diperlukan sebagai kekuatan visi, dan prestasi, inspirasi dinyatakan dalam batas-batas yang jelas. Batasan-batasan itu tidak harus membatasi visi tetapi justru menentukan lingkup dari apa yang dapat dicapai. Lingkup visi harus dirumuskan dan diuji realitasnya dengan menyeimbangkan kepentingan orang-orang yang mempunyai posisi penting didalam organisasi termasuk factor waktu, ruang dan maksud.

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN

Menurunya kualitas pengelolaan sampah pasca krisis berdampak pada :
_ Penurunan kinerja pengelolaan persampahan
_ Penurunan kualitas TPA
_ Menurunnya kapasitas pembiayaan dan retribusi.

Otonomi Daerah berdampak pada sulitnya melakukan kerjasama antar kota terutama dalam regionalisasi pengelolaan TPA. Hal=hal yang memperngaruhi adalah kesulitan mendapatkan lahan TPA dikawasan perkotaan terutama kota Metro makin memperburuk kondisi pengelolaan sampah. Selain itu keberatan dari pihak kota/kabupaten yang ketempatan TPA Regional, serta keberatan dari pihak masyarakat bila TPA dibuat disekitar tempat tinggalnya karena NIMBY ( Not in My Backyard ) Syndrom. Belum ada kelembagaan yang mengelola sampah dengan baik, apalagi budaya masyarakat yaitu membuang sampah sembarangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan pola pengelolaan sampah regional perlu segera mendapatkan perhatian yang serius karena berbagai kesulitan tersebut. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan International yang harus di upayakan pemenuhannya ( Agenda 21,MDG 2015, Kyoto Protokol ). Optimalisasi pengelolaan sampah seperti 3 R ( Reduce, Reuse , Recycle ) Incenerator dan waste to Energy perlu ditingkatkan untuk menggali pelkuang bisnis/ekonomi pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah yang baik akan meningkatkan kualitas lingkungan yang berdampak terhadap derajat kesehatan yang pada gilirannya akan memperbaiki produktivitas masyarakat.