KEMISKINAN DAN KELUARGA BERENCANA

Ada banyak pemahaman tentang kemiskinan. Dari segi kemiskinan absolut, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material dasar secara layak serta kegagalan untuk mencapai tingkat kelayakan minimum(Meier, 1989). Pemahaman ini berhubungan dengan kemiskinan material. Padahal bila kita membicarakan tentang kemiskinan, ia tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material dasar saja, tetapi juga berhubungan dengan berbagai dimensi lainnya seperti kesehatan, pendidikan, budaya, jaminan masa depan dan peranan sosial. Paling sedikit ada tiga pendekatan untuk melihat sumber kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Pertama, Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, KKN, Illegal Logging, kegagalan PLG, serta tatanan perekonomian dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kedua, Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor budaya(termasuk kepercayaan/ agama), seperti malas, tidak disiplin, boros, judi, banyak anak, poligami, tertutup dan statis, masih bertumpu pada kehidupan komunal, serta ketergantungan pada lingkungan alam. Ketiga, Kemiskinan Natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah atau natural seperti cacat tubuh, sakit, lanjut usia, lahan kritis dan tidak subur, banjir, tsunami, tanah longsor, dan kebakaran hutan, dan lain-lain.

Di Kalimantan Tengah angka kemiskinan mencapai angka 41 %. Dari tahun ke tahun jumlah angka kemiskinan di Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Misalnya persentase Keluarga Miskin selama 5 tahun terakhir adalah: tahun 2001 (28,35%); tahun 2002 (28,48%), tahun 2003 (31,61%), tahun 2004 (27,70%), dan tahun 2005 (41,58%)(Sumber: BPS Kalimantan Tengah).
Secara umum, penyebab kemiskinan di Kalimantan Tengah mencakup ketiga faktor di atas, yaitu disebabkan oleh faktor kultural, struktural, dan faktor natural. Salah satu penyebab kemiskinan kultural, khususnya di Kalimantan Tengah, adalah besarnya jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan keluarga. Faktor ini berhubungan dengan tradisi dalam masyarakat kita yang masih membudayakan prinsip: ”Banyak Anak Banyak Rejeki.” Perinsip seperti ini mungkin ada benarnya pada saat jumlah penduduk kita masih sedikit dan memerlukan banyak tenaga kerja di sektor ekonomi subsisten. Memang dulunya, anak-anak adalah aset ekonomi dan tenaga kerja bagi orangtua yang masih menggantungkan hidupnya pada ekonomi subsisten. Namun untuk saat ini dan seterusnya prinsip: “Banyak Anak Banyak Rejeki” tersebut sudah kurang relevan dengan perkembangan jaman karena jumlah penduduk terus meningkat sementara sumber lapangan pekerjaan pun semakin menipis/terbatas. Misalnya saja hutan yang subur untuk kegiatan ekonomi subsisten serta kekayaan sumber daya alamnya semakin berkurang dengan adanya kegiatan HPH dan Bangli, Perkebunan skala besar, Pertambangan, Transmigrasi, Kebakaran hutan dan lahan dan lain-lain. Demikian juga sumber daya sungai dan danau, khususnya ikan sebagai sumber protein, akhir-akhir ini semakin sulit diperoleh akibat kegiatan PETI, racun/tuba, dan penyetruman. Sedangkan masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan ekonominya pada ekonomi subsisten(ladang berpindah dan nelayan) hampir mencapai 60% dari jumlah penduduk seluruhnya. Di Kalimantan Tengah saja yang jumlah penduduknya hampir 2 juta orang, terdapat 41% keluarga miskin. Pertambahan jumlah penduduk miskin ini ada hubunganya dengan semakin berkurangnya sumber daya hutan dan sungai/danau sebagai sumber ekonomi subsisten tadi serta semakin terbatasnya lapangan pekerjaan di bidang pemerintahan seperti PNS.

Program KB (Keluarga Berencana) merupakan salah satu bentuk program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, yaitu dengan cara mengatur perkawinan, mengatur kapan harus punya anak, mengatur jarak kelahiran, dan mengatur jumlah anak yang ideal dalam suatu keluarga. Sebagai contoh, akan mudah mendidik dan mengasuh 2 orang anak daripada 7 – 10 orang anak dengan kondisi ekonomi yang pas pasan.
Kalau kita amati tayangan berita di media massa, khususnya televisi dan surat kabar, maka daerah-daerah kumuh, perkampungan miskin, daerah terpencil, tempat pengungsian, didominasi oleh anak-anak non produktif. Jumlah angka pengangguran pun setiap tahunnya semakin meningkat. Coba kita bayangkan seorang PNS dengan gaji 2 juta sebulan. sementara isteri tidak bekerja dan menanggung 4 orang anak yang sedang sekolah. Pengeluaran untuk dapur, bensin sepeda motor, uang belanja anak-anak, SPP tiap bulan, listrik, air, telepon, HP dan lain-lain tampaknya jauh dari cukup. Lalu bagaimana dengan kehidupan seorang petani dan nelayan dengan penghasilan yang sangat minim dengan jumlah anak 3 – 8 orang?? Bagaimana dengan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak mereka??

Di negara-negara yang sudah maju, kesadaran akan pentingnya keluarga kecil bahagia, sehat, dan sejahtera merupakan hal yang sangat mendasar. Oleh sebab itu di Cina misalnya ada Undang-Undang yang mengatur bahwa setiap keluarga hanya boleh memiliki satu orang anak, dan apabila lebih akan mendapat sangsi yang berat. Di Amerika dan Australia banyak pasangan tidak resmi(kumpul kebo) yang belum berani menikah karena belum memiliki pekerjaan tetap. Pasangan yang telah menikahpun banyak yang tidak berani memiliki anak karena alasan tidak mau repot dengan pekerjaan dan karena belum memiliki pekerjaan tetap yang bisa menjamin ekonomi rumah tangga. Berbeda daripada keluarga-keluarga di Indonesia. Banyak pasangan yang sudah memiliki 1-3 anak namun belum memiliki pekerjaan tetap dan oleh karenanya masih “menyusui” pada orang tua mereka. Kasus seperti ini mungkin ada hubungannya dengan prinsip keluarga orang Jawa: “Makan Tidak Makan Yang Penting Ngumpul”

Saya pikir masih belum terlambat bagi kita semua untuk membentuk keluarga kecil bahagia, sehat dan sejahtera dengan semboyan: “Dua Anak Cukup”. Program KB bukan hanya untuk Pegawai Negeri dan orang kaya, tetapi untuk seluruh anggota masyarakat dengan tidak memandang latar belakang suku, agama, kelompok, dan tingkat sosialnya. Kita tidak cukup hanya mengharapkan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat harus berpartisipasi secara aktif ikut mengentaskan kemiskinan dengan salah satu caranya adalah mengikuti Program Keluarga Berencana. Di samping itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat/adat serta pihak Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan partisipasinya dalam mendukung kegiatan pemerintah melalui kegiatan penyuluhan, sarasehan, kegiatan seni dan budaya, serta melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana harus dilakukan secara terus menerus dan dengan berbagai pendekatan sosial seperti memberikan contoh/tauladan melalui diri kita sendiri, visualisasi/film tentang keluarga miskin dan keluarga bahagia dalam hubungannya dengan program KB, penyuluhan tentang beberapa keuntungan secara sosial dan ekonomi dari Program KB, serta penelitian untuk menggali berbagai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat untuk menunjang program KB. Misalnya, ada beberapa kelompok masyarakat yang memiliki kearifan lokal untuk mengatur jarak kelahiran, untuk menghentikan kehamilan, dan untuk membantu proses kelahiran agar tidak merasa sakit serta perawatan paska melahirkan seperti untuk mengecilkan perut dan merawat kelamin perempuan dan lain-lain.
Memang masih banyak tantangan dalam penerapan Program KB ini. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan(formal) masyarakat kita di daerah pedesaan/pedalaman. Mindset mereka umumnya telah dibentuk oleh norma-norma agama dan nilai-nilai budaya yang mereka anggap sebagai sesuatu hal yang absolut, dan oleh karenanya Program KB pun mereka anggap bertentangan dengan norma agama dan nilai budaya yang mereka miliki. Tantangan seperti ini bisa dipecahkan melalui berbagai pendekatan sosial budaya. Misalnya menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai tokoh agama dan tokoh adat serta perguruan tinggi. Laju pertumbuhan penduduk kita harus ditekan dan bersamaan dengan itu tingkat kesejahtaraan keluarga harus ditingkatkan secara adil dan merata.