20
Des
08

IDEOLOGI PATRIAKHI DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN PEREMPUAN DI KALIMANTAN TENGAH


IDEOLOGI PATRIARKI: DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN PEREMPUAN KALIMANTAN TENGAH DAN MASYARAKAT SECARA UMUM

I. Pendahuluan
Konsep gender adalah salah satu instrumen analisis yang digunakan untuk studi perempuan. Menurut konsep gender, perempuan dan laki-laki bukan merupakan fenomena biologis, tetapi merupakan hasil konstruksi kultural yang bisa berubah-ubah dan bebas nilai. Ide bahwa alam adalah takdir, dan bahwa perempuan karena daya prokreatifnya bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, pengasuhan dan pemelihara yang secara alamiah merupakan seks yang lemah, mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan dan cara pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Cara pandang yang demikian, menurut Simone de Beauvoir(1947) merupakan realitas biologis yang ditafsirkan secara kultural.
Adanya perbedaan wilayah kerja, wilayah publik dan domestik, menurut kaum feminis radikal, semakin memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan, yang sekaligus memenjarakan dan meminggirkan kaum perempuan dari peran publik atau sosial. Menurut Fakih(1997:85) penciptaan dikotomi ini(publik & domestik) merupakan ciri khas dan cara kerja sistem patriarki. Bagi kaum feminis, akar penyebab ketidakadilan gender berasal sesungguhnya dari pewarisan ideologi patriarki yang mengagungkan kaum laki-laki.
Patriarki, sebagai sebuah sistem yang sangat koheren selalu dianggap sebagai salah satu sebab dari timbulnya pensubordinasian dan pendiskriminasian terhadap perempuan. Gayle Rubin(1975) dalam Wieringa, (1999) mengemukakan apa yang dinamakannya dengan sex gender system, seks yang bersifat alamiah lalu menjadi gender yang bersifat kultural.

II. Pengertian Ideologi Patriarki
Patriarki merupakan sebuah sistem otoritas yang berdasarkan kekuasaan laki-laki tersosialisasi melalui lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi. Lembaga keluarga dipandang sebagai institusi otoritas sang “Bapak”, dimana pembagian kerja berdasarakan gender dan opresi terhadap perempuan disosialisasikan dan diproduksi. Keluarga sarat dengan muatan-muatan ideologis dan kepentingan kelas yang berkuasa, yaitu laki-laki(Ollenburger, 1996:39-40).

Dari beberapa studi yang dilakukan selama ini, menunjukkan ideologi patriarki tumbuh subur dalam lembaga keluarga yang menganut sistem patrilineal, dimana laki-laki pada sistem ini menjadi tokoh penting dan dominan dalam keluarga pada berbagai bidang, baik kekuasaan maupun dalam aksesnya terhadap aset-aset ekonomi, seperti sistem pewarisan patrilineal.

Akibatnya kehidupan perempuan menjadi sangat dependen pada laki-laki. Dalam keluarga patrilineal-patriarkis, laki-laki juga mengontrol daya kerja perempuan secara formal dan informal. Adanya perlawanan dari perempuan akan memberikan konsekuensi ekonomi dan sosial pada mereka. Kaum feminis Marxis sangat mengutuk keluarga sebagai sebuah unit ekonomi, bukan sebagai unit emosional(Tong, 1989:62). Ketergantungan ekonomi merupakan bagian dari sistem yang mempertahankan perkawinan, keluarga dan pengibuan(mothering), sekaligus menindas dan memarginalkan fungsi-fungsi sosial perempuan. Konsep “ibu” tidak hanya dipakai untuk hal-hal yang bersifat alami, seperti hamil, melahirkan dan menyusui, tetapi juga merupakan konstruksi budaya yang dibangun dan dilegalkan melalui berbagai institusi sosial yang ada dengan cara yang berbeda-beda pula. Kita ambil contoh, misalnya, perkawinan di Cina dan India yang diteliti oleh Ursula Sharma(1980), menunjukkan bahwa pada sistem keluarga patrilineal-patrilokal dengan pola pembagian kerja domestik-publik menyebabkan perempuan semakin tertindas hak-haknya. Tradisi perkawinan yang dikenal dengan sistem dowry(mas kawin), pada dasarnya merupakan sebuah transaksi ekonomi terselubung. Perempuan sebagai aset tenaga kerja “murahan” yang secara ekonomis sangat lemah, diperjualbelikan antar dua kerabat senior. Dengan sistem perkawinan patrilokal, perempuan menjadi aset tenaga kerja yang sangat penting dalam kerabat suaminya, dan oleh karena itu harus dikompensasikan dengan dowry oleh calon suaminya, sebagai pemilik kapital. Konsekuensinya adalah perempuan semakin tidak berdaya dan terkekang oleh kekuatan dominasi laki-laki sebagai pihak yang sudah “membeli”nya dalam transaksi perkawinan. Walaupun perempuan membawa warisan sebagai hadiah pertunangan ketengah kerabat suaminya, tapi itu dianggap sudah merupakan aset tambahan yang melekat pada diri perempuan. Termasuk nilai-nilai ekonomi yang dihasilkannya dengan kerja tambahan di bidang pertanian dan perdagangan(Hirschon, 1984:51-63). Di Indonesia, kasus seperti ini dapat kita temukan pada hampir semua suku bangsa yang menganut sistem patrilineal-patriarkis. Suku Minangkabau, kendatipun menganut sistem matrilineal-matrilokal(Kato, 1982 dan Naim, 1985) sesungguhnya dalam praktek kehidupannya sama saja dengan konsep patrilineal-patriarkis. Pada dasarnya, dimana sebuah masyarakat, masih mempraktekkan sistem dowry dalam tradisi perkawinan, maka konsep ideologi patriarki pasti tumbuh subur.

III. Perempuan Dalam Perspektif Budaya.
Pemahaman kebudayaan menyangkut persoalan perempuan, status dan perannya dalam kehidupan sosial, sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan waktu. Juga tergantung pada, bagaimana pemahaman-pemahaman tersebut berhubungan dengan posisi kaum perempuan diberbagai komunitas. Para antropolog, sekalipun, yang tengah menyelidiki posisi perempuan dalam perkembangan masyarakat secara tidak sadar ikut terlibat dalam perdebatan menyangkut asal-usul dan universalitas keterpinggiran kaum perempuan. Dengan begitu kajian terhadap hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan menjadi penting
Laki-laki dan perempuan secara alamiah, biologis dan genetis berbeda, adalah sebuah kenyataan, sebagai kodrat Tuhan yang tidak dapat diubah. Akan tetapi yang kemudian melahirkan perdebatan adalah ketika perbedaaan secara alamiah ini lalu kemudian menimbulkan pemahaman yang beragam pada masing-masing orang dan kelompok masyarakat. Perbedaan pemahaman ini selanjutnya dikenal dengan konsep gender, yaitu beberapa sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural(Fakih, 1997:8) Misalnya stereotipe perempuan yang dikenal dengan lemah lembut, keibuan, emosional atau lebih sabar. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya. Stereotipe-stereotipe seperti ini dapat dipertukarkan dan bisa jadi berbeda pada masing-masing masyarakat, tergantung pada budaya dan sistem nilai yang dibangun.

Aristoteles, dikutip dalam (Bhasin, 1996:30), seorang filosof Yunani, ternyata juga memberikan pemahaman tertentu terhadap perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dia mengemukakan sebuah teori bahwa laki-laki adalah manusia yang aktif dan perempuan bersifat pasif. Bagi Aristoteles, perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap, manusia yang tidak memiliki jiwa. Dia berpendapat bahwa inferioritas biologis perempuan mengakibatkan mereka juga inferior dalam berbagai hal. Tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan rasio, dan oleh karenanya berdampak pada lemahnya perempuan dalam membuat keputusan. Termasuk juga Sigmund Freud( dalam Bhasin, 1996:30) mengklaim bahwa aspek biologis perempuan mempengaruhi aspek psikologisnya, yang selanjutnya berpengaruh pada kemampuan dan peran sosialnya. Doktrin Freudian ini berkembang luas, yang kemudian dianut oleh banyak kalangan, dan menjadi pedoman dan acuan bagi para pendidik, pekerja sosial maupun politisi
Pada prinsipnya, adanya perbedaan gender yang selanjutnya melahirkan peran gender yang didasarkan atas perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidaklah menjadi masalah dan oleh karena itu tidak perlu dipermasalahkan. Secara kodrati kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, dan kemudian memiliki peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik adalah hal yang alamiah. Persoalannya adalah, ternyata peran gender perempuan dinilai dan dihargai jauh lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Peran gender ternyata melahirkan ketidakadilan, pendiskriminasian dan penindasan terhadap kaum perempuan. Hal ini pada dasarnya adalah sebuah konstruksi sosial budaya yang dibangun oleh komunitas tertentu.
Ketertindasan perempuan, secara antropologis, dipandang oleh Sherry Ortner(dalam Moore, 1998:30) disebabkan oleh sebuah sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural. Ortner menempatkan ketertinggalan perempuan pada tataran ideologi dan simbol kebudayaan. Ketertindasan perempuan dalam budaya universal, kata Ortner, merupakan manivestasi dari pemahaman antara budaya dan alam yang kemudian dibandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan pada peran sosialnya. Secara umum, kebudayaan memberikan pembedaan antara masyarakat manusia dan alam. Kebudayaan berupaya mengendalikan dan menguasai alam yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Oleh sebab itu kebudayaan berada pada posisi superior dan alam di pihak inferior. Kebudayaan diciptakan untuk menguasai, mengelola dan mengendalikan alam untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan laki-laki dan perempuan, maka perempuan selalu diasosiasikan dengan alam, dan laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang alami jika perempuan berada pada posisi yang dikendalikan dan dikuasai.
Pendekatan lain yang bisa dipakai untuk memahami penindasan terhadap perempuan adalah analisis Karl Marx(dalam Heilbroner, 1991:34) tentang kekuasaan kelas. Marx melihat bahwa politik ekonomi kapitalisme sebagai biang keladi kehancuran dan ketertindasan sebagian besar warga masyarakat. Kapitalisme menciptakan kelas, dalam arti kelas yang memiliki modal, kelas kaya dan kelas miskin, majikan dan buruh. Untuk menjelaskan posisi perempuan dengan analisis Marx tentang kelas, memang perempuan tidak dapat dikategorikan sebagai satu kelas saja. Artinya ia datang dari golongan buruh(proletar) saja atau golongan borjouis saja. Tetapi perempuan yang bekerja di bidang domestik dapat dikatan sebagai suatu kelas. Mereka sesungguhnya bekerja, mempunyai pekerjaan yang kurang lebih sama tanggung jawabnya dengan pekerjaan di bidang lain. Namun lagi-lagi hasil kerja mereka dinilai rendah atau tidak dihargai sama sekali. Maka jadilah perempuan sebagai kelas yang dikuasai karena dianggap tidak menghasilkan nilai-nilai ekonomi.
Kemudian Friedrich Engels(1972:103), seorang filosof Jerman, menerangkan bagaimana perubahan kondisi material mempengaruhi hubungan keluarga, hubungan laki-laki dan perempuan. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya laki-laki dan perempuan tidak mengenal ikatan perkawinan. Mereka sama-sama bebas untuk menentukan kepada siapa mereka ingin berhubungan seks. Atau dapat dikatakan semua menikah dengan semua, sehingga mereka sering berganti-ganti pasangan. Sampai pada suatu kondisi dimana populasi perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, dan karenanya banyak laki-laki yang tidak ingin melepaskan perempuannya. Mulai saat itu terbentuklah tradisi perkawinan dengan pasangan tetap.
Pada saat laki-laki harus memilih pasangannya, maka ia harus pindah ke dalam lingkungan keluarga perempuan(matrilokal), karena perempuan dianggap aset yang memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Pada kondisi seperti ini , menurut Engels, sistem yang berlaku dalam masyarakat adalah sistem matrilineal dengan pola kehidupan matriarkat dengan kekuasaan ekonomi dan politik dipegang perempuan. Perempuan berada pada kelas penguasa dan laki-laki sebagai kelompok yang dikuasai.
Pada saat berburu binatang mendominasi dan menjadi sumber ekonomi penting, maka terjadi pergeseran kekuasaan. Division of labour terbentuk. Perempuan makin terseret dan terkungkung pada pekerjaan domestik dan tidak lagi dianggap penting, karena laki-laki sekarang sudah memiliki nilai yang lebih dari pada perempuan. Hasil buruan selain untuk dimakan, juga dapat ditukarkan dengan barang-barang lain. Sehingga hasil produksi laki-laki semakin dihargai. Laki-laki menjadi tokoh sentral dan sering kali menjadi pengambil keputusan, sampai pada akhirnya laki-laki mengakhiri garis matrilineal dan menggantikannya dengan garis patrilineal yang patriarkat, karena keinginan untuk mewarisi dan menguasai harta benda. Engels mengatakan pada saat itulah terjadi kekalahan sejarah perempuan. Dua pendekatan pemahaman yang digunakan untuk melihat posisi ketertindasan perempuan di atas agaknya memiliki hubungan yang signifikan. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan membawa pemahaman tentang peran, tugas dan fungsi sosial laki-laki dan perempuan. Berangkat dari sini lahir anggapan bahwa yang pantas berburu dan mencari nafkah adalah laki-laki. Seiring dengan perkembangan masyarakat, perbedaan kerja antara wilayah domestik dan publik semakin menajam yang membawa pada terbentuknya spesialisasi kerja. Akibatnya, laki-laki semakin eksis dalam dunia sosial, bisnis, industri dan juga dalam kehidupan keluarga. Sehingga ia dapat mengekspresikan dirinya dalam keempat bidang ini. Sementara perempuan semakin terkurung dalam sangkar emas keluarga.
Oleh karena surplus ekonomi yang dihasilkan oleh laki-laki yang membuat laki-laki semakin berkuasa, maka perempuan semakin terpinggirkan, tersubordinasi dalam kehidupan sosial karena sangat tergantung pada laki-laki. Perkembangan selanjutnya adalah berubahnya pola keluarga monogami yang matriarkat menjadi patriarkat, dimana kerja rumahtangga perempuan menjadi pelayan pribadi. Perempuan menjadi pelayan laki-laki dalam rumah tangga yang disingkirkan dari semua partisipasi di bidang produksi dan sosial. Ketidakberdayaan perempuan untuk mengkaunter dominasi laki-laki dikompensasikan dengan membangun jargon-jargon tertentu sebagai penghibur diri. Ambil sebuah contoh, jargon perempuan adalah makhluk mulia, perempuan sebagai tiang negara, surga di bawah telapak kaki ibu, mendidik, mengasuh dan merawat anak, termasuk mengurus suami adalah pekerjaan mulia bagi perempuan, dan sebagainya.

IV. Patriarki: Sebuah Ideologi Hegemoni
Dalam sejarah perkembangan masyarakat perubahan sistem matrilineal dengan pola kekuasaan matriarkat kepada sistem patrilineal yang patriarkat, tidak terjadi begitu saja. Akan tetapi sebaliknya mengandung kepentingan-kepentingan tertentu, antara lain kepentingan komunitas laki-laki untuk mengontrol dan menguasai aset ekonomi yang dihasilkannya. Kepentingan-kepentingan ini selanjutnya dilembagakan dalam bentuk sistem-sistem sosial atau budaya yang memberi kekuasaan pada laki-laki. Inilah yang kemudian dikenal dengan ideologi patriarki.
Pada masyarakat modern, ideologi patriarki termanivestasi dan semakin dikukuhkan oleh sistem kapitalisme. Sistem ekonomi modern menurut Marx(dalam Ritzer, 1996:71), merupakan pertentangan antara kaum proletariat yang dieksploitasi dan kaum borjuis(kapitalis). Kapitalisme dilihat sebagai sistem pertukaran, digambarkan sebagai komunitas pasar dimana semua, termasuk kekuatan tenaga kerja, mempunyai harga. Semua transaksi secara mendasar adalah transaksi pertukaran. Pertukaran transaksi ini sesungguhnya merupakan eksploitasi bagi kaum proletar(buruh). Misalnya hubungan buruh-majikan dapat dilihat sebagai hubungan pertukaran antara tenaga dengan uang. Majikan mempunyai kekuasaan memaksa buruh untuk bekerja keras dengan upah serendah mungkin. Pada posisi seperti ini perempuan adalah buruh yang paling mudah untuk dieksploitasi dengan alasan-alasan biologis, reproduksi dan lain-lain. Di samping itu ada juga anggapan bahwa perempuan bekerja bukan merupakan pemenuhan tugas pokok, tapi sebagai tambahan ekonomi keluarga, karena tugas pokoknya di rumah.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa perempuan dengan mudah mau dieksploitasi? Mengapa masih banyak, walau sekarang bermunculan berbagai gerakan protes dan perlawanan atas sistem yang meminggirkan peran perempuan, justru masih banyak perempuan yang mau menerima bahkan cendrung mempertahankan sistem yang nyata-nyata menindas mereka?
Antonio Gramschi(dalam Patria, 1999:119) menjelaskan, bahwa supremasi suatu kelas sosial diperoleh dengan dua cara: yaitu melalui dominasi atau paksaan (coercion), dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Berangkat dari dasar pemikiran ini, keterpinggiran perempuan dapat dijelaskan. Pertama, ketika pembagian kerja semakin menajam antara wilayah publik dan domestik, laki-laki semakin mendominasi dan menguasai aset-aset ekonomi dan perempuan semakin terkurung dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya perempuan semakin tergantung secara ekonomis kepada laki-laki. Laki-laki menjadi pemimpin keluarga, yang dibaliknya tersembunyi sebuah kepentingan untuk mengontrol dan menguasai aset ekonomi yang mereka perjuangkan. Pola kepemimpinan keluarga selanjutnya termanivestasi dalam kehidupan sosial, dimana laki-laki selalu dominan dalam berbagai aspek kehidupan , politik, budaya dan hukum. Pada saat inilah ideologi patriarki dominan dan menindas, sehingga lahir produk politik, sistem nilai dan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sementara perempuan sebagai pengurus rumah tangga, adalah sebuah contoh. Sistem ini nyata-nyata memaksa perempuan menjadi pelayan laki-laki. Kedua, dominasi laki-laki dalam dunia publik, kemudian melahirkan produk-produk budaya, hukum dan politik yang diinstitusionalisasikan melalui lembaga-lembaga sosial, yang akhirnya membentuk kesadaran semua perempuan untuk mematuhinya. Untuk kondisi ini Marx(dalam Schmitt, 1987:14) berkomentar bahwa situasi material menentukan secara umum proses-proses sosial, politik dan intelektual. Artinya bahwa keberadaan, posisi sosial perempuan menentukan kesadaran akan peran sosialnya. Perempuan dengan suka rela menerima posisi subordinasinya bahkan cendrung melupakannya. Ketertindasan tidak dianggap sebagai persoalan. Dengan begitu, ketertindasan dianggap bukan ketertindasan, malah dianggap sebagai bagian dari kodrat. Kondisi inilah yang oleh Gramsci disebut Hegemoni.
Hegemoni dijelaskan oleh Gramsci(dalam Patria, 1999:119) sebagai kondisi supremasi yang diperoleh melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Menurut Gramsci, hegemoni merupakan rantai kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme konsensus yang menumbuhkan kesadaran melalui institusi-institusi yang ada dalam masyarakat. Ideologi patriarki merupakan sistem yang mengejewantah melalui institusi-institusi sosial, politik dan ekonomi. Sistem yang dibangun untuk kepentingan laki-laki, dan oleh kerenanya merupakan basis dari opresi perempuan.
Sebagai sebuah komunitas kecil, keluarga dipandang sebagai institusi yang paling patriarkal. Dalam lembaga keluarga ditemui sistem hierarki, dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi dan berkuasa, sementara perempuan lebih rendah dan untuk itu dikuasai. Keluarga merupakan lembaga penting untuk mendidik dan mentransformasikan nilai-nilai patriarki. Dalam keluargalah individu memperoleh pelajaran tentang hierarki, subordinasi dan diskriminasi, dimana anak laki-laki belajar memaksa dan berkuasa, sebaliknya perempuan belajar mematuhi, belajar diperlakukan tidak sederajat dan belajar mensosialisasikan diri sebagai manusia yang terpinggirkan. Malah keterpenjaraan dalam lingkaran aktivitas rumah tangga digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kebahagiaan oleh perempuan.
Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, hegemonisasi ideologi patriarki ternyata berhasil membangun kesadaran etika perempuan dalam memposisikan peran sosialnya. Di Indonesia misalnya, berbagai hasil penelitian menunjukkan kecendrungan bahwa tidak ada korelasi antara kebahagiaan isteri dengan partisipasi suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga, terutama pada keluarga Jawa. Bahkan pada keluarga Minahasa korelasinya cendrung negatif, dimana semakin tinggi tingkat partisipasi suami dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, semakin rendah tingkat kebahagiaan isteri. Clifford Geertz dan Koentjaraningrat(dalam Megawangi, 1999:41) menemukan bahwa pada keluarga Jawa suami diharapkan untuk menangani urusan-urusan di luar rumah tangga. Pengabdian isteri pada suami bagi masyarakat Jawa dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Bahkan dianggap sebagai kebahagiaan ketika isteri dapat mengabdikan diri dan hidupnya pada suami. Pengabdian isteri dianggap sebagai sumber kebahagiaan dalam perkawinan.
Realitas ini sesungguhnya secara moral menunjukkan bahwa laki-laki menguasai dan mengontrol perempuan. Bagi Foreman, perempuan pada kondisi seperti ini berada pada posisi teralienasi, oleh karena seluruh aktivitas hidupnya hanya merupakan kelengkapan bagi orang lain. Sebelum menikah perempuan lebih banyak diatur oleh orang tuanya dan ketika menikah diserahkan orang tuanya pada suaminya. Perempuan lalu menjadi milik suaminya, mengurusi suami, rumah tangganya, dan ketika ia menjadi seorang ibu, ia pun menjadi pelayan anaknya. Perempuan menjadi teralienasi, oleh karena hidupnya senantiasa diperuntukkan untuk kepentingan orang lain, menjadi bagian dari orang lain, sehingga ia kehilangan jati dirinya(Foreman, 1999:65).

V. Patriarki dan Transaksi Perkawinan
Dari berbagai penelitian mengenai posisi perempuan dalam kehidupan sosial membuktikan bahwa pembedaan kerja atas dasar perbedaan biologis dan stereotipe budaya feminim-maskulin, tidak hanya menyebabkan beban yang berlebihan bagi perempuan, tetapi juga membuat perempuan semakin tergantung secara ekonomi. Ketergantungan ekonomi ini pada gilirannya melahirkan berbagai tindakan ketidakadilan, pensubordinasian, pendiskriminasian dan penindasan pada perempuan.
Elizabeth Croll(dalam Moore, 1998:121) dalam penelitiannya di Cina, menemukan tiga sektor ekonomi pedesaan: (a)tenaga kerja upahan kolektif, (b)kegiatan tambahan pribadi tertentu dan (c)kerja domestik, kegiatan tambahan pribadi tertentu dan kerja domestik yang meliputi pengaturan dan pemeliharaan rumah tangga. Tiga sektor ekonomi ini ternyata berimplikasi pada strategi-strategi perkawinan dan status perempuan. Wanita muda yang menikah, menurut Croll, tidak hanya bekerja pada wilayah kerja kolektif, akan tetapi juga bekerja pada sektor tambahan pribadi dan kerja domestik. Artinya, posisi perempuan menjadi maha penting. Untuk itu penukaran perempuan melalui lembaga perkawinan merupakan sebuah kepentingan sebagai sarana rekrutmen tenaga kerja. Di lain pihak, pada posisi ini perempuan nyata-nyata tidak diuntungkan. Perempuan jelas-jelas dimanfaatkan dan dieksploitasi. Di Cina, sebagaimana temuan Croll, berlaku sistem kekerabatan patrilineal yang patrilocal, dimana garis keturunan didasarkan pada laki-laki(bapak) dan setelah menikah perempuan menetap dalam lingkungan keluarga laki-laki(suaminya). Perempuan, sebagai menantu, tidak hanya berperan mengurus rumah tangga, tetapi ia juga merupakan aset tenaga kerja pertanian bagi keluarga suaminya. Oleh karena begitu pentingnya nilai perempuan, maka sebagai kompensasi atas hilangnya anak perempuan, maka keluarga perempuan minta “ganti rugi” dalam bentuk hadiah perkawinan. Inilah yang kemudian dikenal dengan sistem dowry(mas kawin). Tradisi perkawinan dengan sistem ini jelas-jelas merupakan perwujudan dari ideologi patriarki, dimana laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada perempuan, perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai milik laki-laki. Sistem patrilineal juga menyangkut hukum waris, dimana hak milik diwariskan bapak kepada anak laki-laki, tidak pada perempuan. Ketika anak perempuan menikah, dia tidak membawa apa-apa sebagai aset ekonomi kedalam lingkungan keluarga suaminya. Dengan begitu, perempuan hanya dipandang sebagai tenaga kerja, sebagai “buruh” rumah tangga karena tidak memiliki modal, oleh keluarga laki-laki.
Pada saat perempuan mulai memasuki wilayah kerja publik dan aktivitas sosial sebagai tenaga kerja upahan, memang pada satu sisi bisa mempertinggi “nilai jualnya,” akan tetapi ternyata tidak serta merta mengangkat posisi dan status perempuan. Tetap saja perempuan berada pada posisi yang kalah, ditindas hak-haknya dan tidak dihargai hasil kerjanya, dengan alasan lain. Penghasilan perempuan, sebagai pekerja upahan misalnya, masih dipandang oleh suami dan keluarga sebagai kompensasi untuk biaya mendapatkan dirinya, dan penghasilan perempuan akan dimasukkan dalam dana keluarga(Moore, 1998: 123). Penilaian terhadap perempuan oleh laki-laki seperti ini, agaknya didasarkan atas pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai hak milik karena telah “dibeli” dari keluarganya. Untuk itu hasil kerja perempuan dipandang setara dengan hasil sawah ladang atau harta benda produktif lainnya. Artinya, sistem ini membuat perempuan tidak akan pernah menjadi individu yang mandiri dan dihargai, karena hak atas pendapatannya pun tidak diakui sebagai miliknya.
Dowry(mas kawin) pada awalnya ditujukan sebagai hak perempuan untuk mewarisi bagian tertentu dari harta milik patrimoni, dan secara sosial berfungsi memberikan jaminan ekonomi, status dan kemandirian yang lebih besar pada perempuan, terutama setelah ia menikah. Akan tetapi dari penelitian yang dilakukan ternyata fungsi-fungsi sosial hak waris ini mengalami pergeseran, dimana perempuan tidak bisa lagi menguasai dan mengontrol hak miliknya. Ternyata, Urshula Sharma(dalam Moore, 1998:125-126) menemukan, bahwa dowry diserahterimakan kepada orang tua laki-laki(suami), dan kemudian didistribusikan kepada kerabat lainnya. Biasanya sebagian dowry juga dialokasikan kepada mempelai laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, dan tidak diserahkan kepada perempuan sebagai pribadi. Artinya, dowry tidak lagi menjamin dan memperkuat posisi perempuan. Walaupun masyarakat India, yang diteliti Sharma(1980:48-50) menganggap bahwa dowry memperkuat kedudukan perempuan dalam rumah tangga, karena dowry membuat keluarganya terhormat, akan tetapi yang sebenarnya, dowry tidak memberikanya kekuasaan atau otonomi dalam rumah tangga. Kasus dowry yang ditemukan oleh Sharma mirip dengan kasus Dayak Tomon(Tamuan) Kalimantan Tengah yang ditemukan oleh Widen(2003). Di Kalangan Dayak Tomon masih dikenal adanya strata sosial dengan istilah Rajo(raja), Suko(bangsawan), dan Hulun(rakyat jelata). Strata sosial demikian kurang tampak dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari, kecuali dalam upacara perkawinan. Keturunan rajo dowry nya adalah 8-10 buah pulau(guci); untuk keturunan suko 6-8 pulau; sedangkan untuk keturunan Hulun berkisar antara 2-5 buah pulau. Yang lebih menarik lagi adalah apabila laki-laki dari keturunan yang lebih rendah meminang perempuan dari keturunan raja maka laki-laki tersebut harus membayar denda yaitu menyerahkan 8-10 buah pulau untuk mengangkat strata sosialnya. Sebaliknya, bila laki-laki keturunan raja meminang perempuan dari keturuan yang lebih rendah, maka laki-laki tersebut harus membayar denda dengan 8-10 buah pulau untuk mengangkat strata perempuan yang ia pinang. Semua pulau(guci) tersebut diserahkan kepada orang tua pihak perempuan. Oleh sebab itu di kalangan Dayak Tomon, tinggi rendahnya status sosial mereka dalam masyarakat ditentukan oleh jumlah pulau(guci) yang mereka miliki. Di Kalangan Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dowry tersebut dibayar dalam bentuk beberapa buah garantung(gong). Baik garantung maupun pulau adalah benda pusaka yang tak ternilai harganya di kalangan suku Dayak. Oleh sebab itu benda-benda tersebut merupakan alat untuk “membeli” perempuan dari orang tua mereka.
Dari ketiga model dowry, dapat dipahami bahwa ternyata dowry dapat diartikan sebagai: pertama, dowry sebagai transaksi perkawinan, dimana orang tua perempuan minta “ganti rugi” terhadap hilangnya anak perempuan mereka sebagai aset ekonomi keluarga. Kedua, dowry sebagai pewarisan harta dari keluarga yang dibawa sewaktu menikah, yang memiliki fungsi sosial sebagai jaminan, kemandirian ekonomi pada perempuan. Walau pada tataran praksis ternyata tidak mengangkat status perempuan.
Apa yang dikemukakan di atas, sistem dowry apapun bentuknya, nyata-nyata telah memposisikan perempuan pada pihak yang lemah, ditindas dan dilecehkan. Paling tidak, ada tiga hal mendasar yang menyebabkan posisi perempuan seperti ini. Pertama, faktor ekonomi, yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Adanya pembagian kerja berdasar jenis kelamin antara wilayah publik dan domestik, membawa perempuan pada posisi tergantung pada laki-laki secara ekonomi, dan ini jelas melemahkan daya tawarnya dalam pengambilan keputusan. Inilah yang kemudian menjelma dalam bentuk sistem patriarki. Kedua, sistem dowry di satu sisi menimbulkan image adanya transaksi perkawinan, dimana perempuan “ dibeli”, yang “harganya” disesuaikan dengan kualifikasi yang dimiliki, sebagai aset ekonomi produktif. Hal ini berbuntut pada tidak adanya penghargaan terhadap prestasi perempuan sebagai pribadi. Hasil kerjanya dianggap sebagai pendapatan keluarga yang setara dengan hasil hak milik lain, seperti tanah, dan sawah-ladang. Perempuan pada posisi ini tidak akan pernah menemukan jati dirinya dan memperoleh kemandirian ekonomi maupun sosial. Ketiga, sistem dowry, secara kultural telah membuat kaum lelaki merasa superior dan menilai bahwa perempuan lebih banyak memiliki stereotip-stereotip yang negatif sehingga dicap kurang layak untuk berada di ruang publik dan memperoleh berbagai kesempatan seperti lelaki.

VI. Ideologi Patriarki Pada Komunitas Dayak Kalimantan Tengah
Secara teoritis di Indonesia, dasar pertalian keturunan, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) pertalian darah menurut garis Bapak(patrilineal), misalnya pada orang Dayak, Nias dan Sumba, (b) pertalian darah menurut garis ibu(matrilineal), misalnya pada keluarga Minangkabau, (c) pertalian darah menurut garis ibu dan garis Bapak(parental/bilateral), seperti pada orang Jawa, Sunda, Bali, dan Kalimantan. Keluarga suku Dayak mengenal sistem parental/bilateral, yaitu garis keturunan diambil baik dari pihak Ibu maupun pihak Bapak. Tempat tinggal setelah perkawinan pada umumnya adalah matrilokal(sumai mengikuti isteri). Dalam kehidupan rumah tangga, sejak dulu kala, perempuan Dayak lebih banyak mengerjakan pekerjaan pada ruang domestik, sedangkan laki-laki mendominasi ruang publik. Misalnya laki-laki bertanggung jawab pada masalah keamanan dan keselamatan keluarga, mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, keamanan, politik, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Perempuan lebih banyak hanya terlibat pada kegiatan ritual keagamaan. Dalam kehidupan politik dan pemerintahan, perempuan Dayak masih jauh tertinggal(Widen, 2003). Dari segi mentalitas, perempuan Dayak kalah gesit dibanding perempuan lainnya di luar Dayak seperti perempuan Jawa, Batak, Manado, Banjar, Sunda, dan lain-lain. Perempuan Dayak boleh dikatakan kurang gesit, lamban, pasif, kurang kreatif, kurang berwibawa, kurang percaya diri dan kurang independen. Saya melihat adanya mentalitas perempuan Dayak seperti ini sedikit banyaknya disebabkan oleh sistem dowry(palaku) seperti berbagai kasus di atas tadi. Pada orang Dayak palaku(dowry) bervariasi. Dulunya palaku bisa berupa emas, guci, gong, dan benda-benda berharga lainnya. Namun dewasa ini ada pergeseren nilai dan bentuk palaku, yaitu berupa sebidang tanah. Tanah ini bisa berupa sebidang tanah yang masih kosong, bisa juga dalam bentuk kebun rotan, kebun buah-buahan, atau kebun karet. Kehadiran seorang lelaki baru pada keluarga perempuan memiliki nilai positif karena ia adalah tenaga kerja tambahan dalam keluarga perempuan. Oleh sebab itu kehadiran seorang laki-laki memberikan simbol penting dalam keluarga Dayak, baik ia hadir sebagai menantu atau kelahiran seorang anak laki-laki. Sejak kecilpun anak laki-laki dan perempuan sudah diajarkan untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan sesuai jenis kelaminnya dan sesuai ruang(domestik dan publik) yang dialami oleh ibu dan Bapak mereka. Pimpinan adat, tokoh masyarakat, dan yang bisa menjadi wali asbah dalam keluarga(inti dan kerabat), dan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah laki-laki. Status sosial paling tinggi perempuan pada komunitas Dayak hanyalah sebagai wadian/basir(belian) baik pada ritual penyembuhan orang sakit maupun pada ritual kematian.
Kehidupan komunal orang Dayak, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan Hukum Adat, pemerintahan dan politik masih didominasi oleh kaum lelaki, yaitu dominasi patriarki. Dominasi patriarki demikian menurut Widen(2003) memang dibentuk oleh nilai-nilai budaya dan pengalaman masa lalu yang kemudian tersosialiasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Akibatnya, bahkan hingga sekarang ini, budaya patriarki, secara umum dianggap sebagai “budaya” yang tidak bisa diubah, dan beberapa komunitas di Indonesia, termasuk Dayak menganggap hal itu sebagai bagian dari “kodrat” kaum perempuan.

VII. Penutup
Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar munculnya pemahaman terhadap perbedaan peran serta wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki pada wilayah kerja publik dan perempuan pada wilayah domestik. Pada posisi ini realitas biologis ditafsirkan secara kultural, yang selanjutnya melahirkan aturan normatif yang dikonstruksi dan disosialisasikan dalam hubungan-hubungan sosial, mana yang pantas dan tidak pantas dikerjakan oleh laki-laki atau perempuan. Implikasinya perempuan semakin terkungkung dalam rutinitas kerja rumah tangga dan tersubordinasi secara sosial. Konsekuensinya, laki-laki menjadi dominan dan menguasai kehidupan perempuan. Dominasi laki-laki dalam wilayah publik selanjutnya melahirkan produk-produk budaya yang diinstitusionalisasikan melalui lembaga-lembaga sosial, dengan begitu mulailah terjadi hegemonisasi patriarki dalam kehidupan sosial, yang kemudian menimbulkan kesadaran perempuan untuk menerima ketidakadilan gender mereka sebagai “kodrat”. Mungkinkah perempuan keluar dari hegemoni patriarki seperti dijelaskan di atas ?. Kalaupun mungkin, masih memerlukan perjuangan yang cukup panjang, yaitu melalui perjuangan kolektif kaum perempuan dan perjuangan itu tentunya harus berani mengorbankan beberapa aturan normatif dan teologis yang sudah mendarah daging pada diri perempuan. Dua modal utama yang harus dimiliki oleh perempuan untuk sampai ke arah itu, yaitu kesadaran rasional yang dibangun melalui pendidikan dan partisipasi aktif mereka dalam dunia politik. Pendidikan formal lanjutan(S1,S2 dan S3) dan infromal akan membuka wawasan dan pengetahuan mereka dan agar mereka bisa berpikir kritis, rasional, kreatif, percaya diri serta lebih independen. Kemudian partisipasi perempuan dalam dunia politik juga akan membuka wawasan dan menambah pengetahuan mereka tentang kehidupan berpolitik. Kegiatan seperti ini akan melatih mereka untuk lebih mandiri, lebih kreatif, berpikir kritis, menjalin jaringan/network dengan berbagai organisasi perempuan, pemerintah dan organisasi politik lainnya. Kegiatan politik juga melatih perempuan untuk berani tampil di depan publik dan bersama-sama dengan perempuan lainnya memperjuangkan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Solusi demikian tetap akan timpang, apabila laki-laki baik sebagai suami, ayah, maupun pemimpin tidak diberikan wawasan jender. Artinya perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan jender adalah tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan agar keduanya sama-sama memiliki wawasan tentang konsep jender yang universal. Di balik itu semua ada tiga tantangan berat ke depan untuk mendobrak tembok patriarki, yaitu Politik, Budaya dan Agama.


6 Responses to “IDEOLOGI PATRIAKHI DAMPAKNYA DALAM KEHIDUPAN PEREMPUAN DI KALIMANTAN TENGAH”


  1. Desember 20, 2008 pukul 8:17 am

    Dear Agnes Sekar Supenni

    Banyak perempuan Mandiri yang bahkan senang melakukan kegiatan rumahnya sendiri , padahal ia seorang pekerja karier sukses, karir politik sukses!. Percaya atau tidak dimata orang lain hal tersebut menambah nilai tersendiri. Bukan merendahkan tapi malah sebaliknya. Bagaimanapun perempuan adalah Ratu di rumah bukan?

    Salam sukses!
    ~a n ~
    http://goeswriting.wordpress.com

  2. Januari 4, 2009 pukul 11:25 am

    Ibu Agnes.. di Indonesia bagian timur, tepatnya di Nusa Tenggara Timur.. Masih sangat sulit mendobrak tembok patriarki tersebut, apalagi tameng yang mereka gunakan adalah budaya.. Tapi mudah-mudahan ke depannya, masyarakat bisa mengerti.. Terima kasih atas tulisannya Bu..
    Mungkin ada tulisan juga mengenai kiat-kita mengkampanyekan dan memfasilitasi Gender ini dalam berbagai kesulitan yang ada dengan kaitan Politik, Budaya dan Agama..

    Salam,
    OmpuNdaru

  3. Januari 4, 2009 pukul 5:30 pm

    Okay terima kasih atas atensinya Bang ompundaru ,pada terbitan yad tulisan yang berkaitan dengan mengkampanyekan gender akan segera sunting, Semoga Bang Ompundaru dapat mengaksesnya. Sukses untuk anda.

    Regards, Agnes Sekar Supenni.

  4. Januari 16, 2009 pukul 10:48 pm

    Salam Kenal;

    Bahkan dalam agama-agama samawi (Abrahamisme) terkesan maskulin sekali. Sewaktu masih anak-anak saya sempat terkesan seolah Tuhan itu laki-laki. Karena sulit membedakan mana isi kitab yg netral, manapula yang terpengaruh oleh budaya bangsa setempat yg patriarkhar dan patrilineal. apalagi saat ini, rasanya kok kebudayaan malah digeser seolah menjadi ajaran agama. misalnya perempuan tak boleh menjadi pemimpin.

    salam sejati

    sabdalangit’s web
    membangun bumi nusantara yg berbudi pekerti luhur

  5. Januari 17, 2009 pukul 2:19 pm

    Okay makasih komentarnya, memang salah satunya untuk lebih menjelaskan Patriakhi, agar masyarakat kita banyak tau akan hal tersebut, Sukses untuk anda.

    Regards, agnessekar.wordpress.com

  6. 6 Alip susilowati
    Agustus 24, 2015 pukul 7:14 pm

    Dear mbk agnes sekar
    Bolehkah saya mengcopy tulisan mbk untuk rujukan tesis saya?
    Ini sangat berguna sekali untuk bab pendahuluan saya mbk, terimakasih mbk sebelumnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


MY THOUGHT ABOUT THIS WORLD

Penulis

In here, I write my thought about this world, from any idea that speak about my job to my activities with my families and friends, which I like to share for you.
OK, Thanks for your attention and I hope it will be useful for us, especially for you.
GBU

Statistik Blog

  • 469,689 hits
Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

RSS Tentang Perempuan

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Sekilas Berita

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: