PENGENTASAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN TENGAH

1. Latar Belakang Masalah

Secara geografis Kalimantan Tengah terdiri atas hutan, sungai dan danau. Sungai merupakan urat nadi transportasi masyarakat yang berada di daerah pedalaman dan hulu-hulu sungai. Sedangkan prasarana jalan darat yang sangat minim dan dewasa ini sedang diintensifkan pembangunannya. Kondisi inilah yang memperlambat proses pembangunan di daerah-daerah terpencil dan terisolasi karena alasan transportasi yang lambat dan mahal apabila harus melalui sungai. Akibatnya masyarakat yang berada di daerah pedalaman, hulu dan pinggir-pinggir sungai ikut terkena imbas dari keterbelakangan pembangunan tersebut, yaitu berupa serba terbatasnya pelayanan sosial, ekonomi, budaya, dan politik bagi masyarakat setempat.

Kemiskinan adalah fenomena utama yang sangat menarik dan kasat mata pada masyarakat yang kebetulan bermukim jauh dari pusat pemerintahan atau di pinggir kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan lain-lain. Kemiskinan (ekonomi) lebih didominasi oleh masyarakat yang bermukim di sepanjang DAS, tepi pantai(nelayan) dan daerah pedalaman. Alasan utama penyebab kemiskinan menurut masyarakat setempat adalah tidak adanya lapangan usaha yang menetap atau menjanjikan, terutama setelah kegiatan penebangan liar dilarang oleh pemerintah. Usaha pertanian tanaman pangan seperti perladangan berpindah sulit diandalkan karena keterbatasan lahan yang subur, harga karet dan rotan kuranmg stabil, sementara harga kebutuhan pokok merangkak naik setiap tahunnya. Dari hasil observasi di lapangan, khususnya di sepanjang DAS dan daerah pedalaman Kalimantan Tengah, jumlah penghasilan dan pengeluaran sangat tidak sebanding. Banyak keluarga miskin yang makan dua kali sehari, makan hanya dengan daun singkong(ubi kayu) atau sarapan pagi hanya dengan nasi dan teh panas. Kebiasaan hemat masih belum membudaya. Hal ini dapat dilihat dari pola hidup masyarakat yang hura-hura, minum tuak/baram, main judi, dan pemakaian listrik yang berlebihan. Di samping itu dalam satu rumah pada umumnya dihuni oleh 2-4 KK yang sama-sama miskin, dan kondisi sanitasi yang sangat memperihatinkan. Ketergantungan masyarakat pada mata pencaharian yang bersifat instan seperti illegal logging dan illegal mining dan judi sangat tinggi, dan sebaliknya kegiatan ekonomi yang lamban seperti peladang berpindah kurang dapat diandalkan lagi karena lahan semakin terbatas dan kurang subur. Demikian juga rotan dan karet sudah mulai menurun hasilnya. Dana BLT dan Kompensasi BBM juga kurang bermanfaat bagi masyarakat karena tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan masyarakat.

2. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 total luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 153,567 km²(15.356.700 Ha) atau 1,5 kali luas pulau Jawa dengan jumlah penduduk 1.935.669(hampir 2 juta jiwa) atau 553.057 KK. Perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk adalah 12 jiwa /km². Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 kabupaten dan 1 kota, 95 kecamatan, 123 kelurahan, 1.183 desa dan 66 buah kedamangan. Dari ke 13 kabupaten tersebut, 7 kabupaten sebagian wilayahnya bersentuhan dengan pesisir laut Jawa, sedangkan 6 kabupaten lainnya dan 1 kota berada di daerah dataran rendah, namun sedikit berbukit serta dilalui oleh aliran sungai-sungai besar Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, Sungai Mentaya, Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan lain-lain.

Hutan tropis dengan luas 134,937,25 atau mencapai 87,87% dari luas wilayah Kalimantan Tengah sangat dikenal dengan hasil hutannya terutama kayu. Hutan inilah yang menjadi sumber kehidupan bagi warga masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir relatif lebih mudah dijangkau bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan hulu-hulu sungai. Di daerah pesisir umumnya didominasi oleh etnis Melayu(Banjar, Bugis, dan Madura) yang berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan di daerah pedalaman dan hulu-hulu sungai didominasi oleh etnis Dayak yang berprofesi sebagai petani peladang berpindah dan perambah hutan. Secara umum kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pedalaman serta hulu-hulu sungai dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin(Gakin). Berdasarkan data dari Badan Statistik Kalimantan Tengah 2006, jumlah Keluarga Miskin di Kalimantan Tengah mencapai 43,68 %. Dari data yang ada setiap tahunnya, misalnya sejak tahun 2001, angka keluarga miskin selalu meningkat. Peningkatan yang mencolok yaitu tahun 2005 dan 2006. Hal ini kemungkinan karena adanya BLT(SLT) dan Kompensasi BBM(KKB). Misalnya persentase Keluarga Miskin selama 5 tahun terakhir adalah: 2001(28,35%); 2002(28,48%), 2003(31,61%), 2004(27,70%), dan tahun 2005(41,58%)

Berikut data selengkapnya tentang angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RUTA	RTM penerima BLT	Keluarga Miskin (GAKIN)	Persentase(%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan Pulang Pisau Gunung Mas Barito Timur Murung Raya Palangka Raya	47.928 75.977 82.631 29.889 32.636 10.453 13.218 21.407 30.906 29.156 18.946 20.658 20.241 48.035	44.082 112.852 170.640 48.378 57.981 10.620 18.520 27.191 52.432 68.309 32.194 22.670 36.234 59.456	17.210 36.345 37.158 15.240 10.894 3.797 4.925 12.058 16.314 13.444 10.033 11.099 10.408 11.667	35,90 47,83 44,96 50,98 33,38 36,32 37,25 56,32 52,78 46,11 52,95 53,72 51,42 24,28
	Kalimantan Tengah	482.081	761.550	210.592	43,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

3. Konsep Tentang Kemiskinan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan, berhak mendapatkan pekerjaan, dan berhak mendapatkan kebutuhan pokok hidup lainnya. Kalau amanat ini bisa dijalankan, maka tidak perlu ada rakyat yang kelaparan, tidak perlu ada rakyat yang buta huruf, tuna wisma, dan tuna karya dan lain-lain. Apalagi sejak tahun 1969 Indonesia telah melakukan pembangunan dalam tahap Pelita(Pembangunan Lima Tahun), selama kurun waktu 30 tahun. Kenyataannya, masalah kemiskinan akhir-akhir ini muncul sebagai bentuk respon terhadap perkembangan perekonomian yang tidak berimbang. Perkembangan itu menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan, baik sosial-budaya ekonomi, maupun politik antar kelompok masyarakat. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah kemiskinan semakin menurun atau bahkan sebaliknya semakin meningkat ? Miskin menurut difinisi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang tidak memiliki harta benda atau serba berkekurangan dan berpenghasilan sangat rendah.

Bila kita diminta untuk memetakan kemiskinan di Indonesia, maka kita dapat merujuk pada Peta Kemiskinan Indonesia Tahun 1999(berdasarkan Susenas Mini Bulan Agustus 1999.

Adapun petanya adalah sebagai berikut:

01. < 5 % = DKI Jakarta

02. 5 – 9 % = Bali

03. 10 -14 % = Aceh, Sumbar, Riau dan Kalsel

04. 15 -19 % = Sumut, Bengkulu, Jabar, KALTENG, Sulut dan Sulsel

05. 20 – 29 % = Jambi, Lampung, Jateng, DIY, Jatim, Kalbar, Sulteng dan

Sultra

06. 30 – 34 % = NTB

07. > 35 % = NTT, Maluku dan Irian Jaya.

Pada peta di atas tampak bahwa peta kemiskinan di Kalimantan Tengah berada pada urutan nomor 04, satu kelompok dengan Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Persentase kemiskinan yaitu antara 15-19 %. Persentase tersebut cukup tinggi dan memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius untuk menyikapinya.

Di Kalimantan Tengah sendiri berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2006 keluarga miskin berjumlah 43,68% yang tersebar di berbagai kabupaten/kota se Kalimantan Tengah. Untuk. Jumlah ini saya rasa masih belum akurat karena sistem pendataan keluarga miskin yang kurang akurat dan tergesa-gesa dan dibuat untuk keperluan pendistribusian Kartu Kompensasi BBM. Jumlah keluarga miskin di Kalimantan Tengah bisa melebihi persentase tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengamatan tim peneliti Komunitas Adat Terpencil(KAT) di beberapa Kabupaten sejak tahun 2001-2006. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dapat dikatakan 80% masyarakatnya dikategorikan sebagai keluarga miskin. Bertambahnya keluarga miskin ini, menurut keterangan masyarakatnya, adalah sejak kegiatan Penebangan Liar(illegal logging) dilarang oleh pemerintah, sehingga masyarakat seolah kehilangan mata pencaharian mereka yang menjanjikan. Banyak data menarik di lapangan seperti rendahnya tingkat pendidikan, ikatan adat-istiadat, jumlah keluarga yang besar, usia perkawinan muda, kebiasaan minum tuak/baram, dan tidak adanya kreativitas untuk mencari terobosan di bidang perbaikan kehidupan ekonomi keluarga.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata telah membawa kemerosotan tingkat hidup golongan miskin. Tak hanya itu, laju pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin besar antara berbagai golongan penerima pendapatan. Misalnya antara daerah perkotaan dan perdesaan, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dan antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan pola pembagian pendapatan. Contohnya, distribusi pendapatan di daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani lebih merata dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk perdesaan sebagian besar berprofesi sebagai petani menderita kemiskinan yang lebih parah dibandingkan dengan penduduk perkotaan, karena kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sambilan sangat terbatas. Tidak dapat dipungkiri, penguasaan tanah oleh sebagian kecil kelompok masyarakat perupakan salah satu faktor yang terkait dengan terjadinya kemiskinan. Selain itu, ada bermacam-macam sumber yang menyebabkan orang miskin, misalnya kurangnya tanah subur sebagai sumber penghasilan, jumlah keluarga yang besar, rendahnya tingkat pendidikan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan, mudahnya berkembang rentenir dan sistem ijon, sistem adat-istiadat yang mengikat, proses pembangunan yang terpusat di perkotaan, dan lembaga-lembaga pembangunan di perdesaan belum berfungsi dengan baik.

4. Indikator Kemiskinan

Ada beberapa indikator yang bersifat kuantitatif untuk menentukan kemiskinan dalam masyarakat, yaitu:

Pertama. Sajogyo(1982) menetapkan tingkat kemiskinan sebagai berikut: Nyaris cukup pangan: apabila pendapatan perkapita pertahun setara dengan <240 kg beras di desa dan < 360 kg beras di kota; Miskin sekali apabila pendapatan perkapita pertahun 240-360 kg di desa dan 360-540 kg di kota; Miskin apabila pendapatan perkapita pertahun 360-480 kg di desa dan 540-720 kg beras di kota; Tidak miskin apabila pendapatan perkapita pertahun di atas 480 kg beras di desa atau di atas 720 kg beras di kota.

Kedua. Biro Pusat Statistik(BPS) menentukan 14 kriteria Rumah Tangga Miskin, seperti: luas rumah, lantai rumah, dinding rumah, fasilitas WC, penerangan, air bersih, bahan bakar untuk memasak, konsumsi daging, pakaian, makan, sumber penghasilan, tingkat pendidikan, dan tabungan.

Ketiga. BKKBN menyatakan bahwa orang miskin atau keluarga miskin apabila ia tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, tidak mampu untuk berobat di kala sakit, lantai rumah dari tanah.

Keempat. Bank Dunia menyatakan bahwa orang miskin apabila penghasilannya kurang dari US$ 1/hari (sekitar Rp. 8,000/hari)

Kelima, untuk menghitung kemiskinan secara SUSENAS yakni berdasarkan kemampuan dalam mengkonsumsi makanana, misalnya: mengkonsumsi sebesar 1.900 kalori perbulan dikategorikan SANGAT MISKIN; 2100 kalori per bulan dikategorikan MISKIN, dan 2100 – 2300 kalori perbulan termasuk kategori HAMPIR MISKIN

Sedangkan yang bersifat kualitatif diajukan oleh Soekartiwi(1993) bahwa ciri-ciri orang miskin ialah:

1. Nilai tukar produksi orang miskin rendah
2. Kualitas sumber daya yang dimilikI rendah
3. Produktivitas kerja rendah(rendahnya pendidikan, penguasaan teknologi dan informasi)
4. Modal terbatas
5. Tingkat pendapatan rendah, dan
6. Tingkat partisipasi terhadap pembagunan rendah.

Namun dari beberapa kriteria kemiskinan di atas belum ada yang secara gamblang menyatakan tentang penyebab kemiskinan itu sendiri. Tentang penyebab kemiskinan ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam melalui penelitian ilmiah. Hal ini penting karena tiap-tiap daerah dan tiap suku bangsa memiliki latar belakang penyebab kemiskinan yang berbeda. Perbedaan ini pula sangat penting digarisbawahi untuk menentukan strategi pengentasan kemiskinan dimaksud.

5. Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kalimantan Tengah

Menurut Suprapta(2003) paling sedikit ada tiga pendekatan untuk memahami bentuk kemiskinan dalam masyarakat, yaitu pendekatan budaya(cultural approach), pendekatan struktural(structural approach) dan pendekatan alamiah(natural approach). Untuk mencoba mengalisis faktor penyebab kemiskinan di Kalimantan Tengah, saya akan menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

5.1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan Struktural kemiskinan yang berpangkal dari keterbatasan sumber(alam, manusia dan sarana prasana) yang saling pengaruh mempengaruhi. Keterbatasan sumber ekonomi baik kualitas maupun kuantitas, membuat kurangnya sumber-sumber usaha produktif, menimbulkan pengangguran yang terbuka dan terselubung. Rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan membuat rendahnya investasi di samping rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sebaliknya, rendahnya pendidikan dan kesehatan menyebabkan rendahnya pendapatan dan seterusnya, maka semakin rumitlah lingkaran kemiskinan. Disamping itu kemiskinan struktural juga disebabkan oleh struktur masyarakatnya yang berpengaruh pada pemerataan dan keadilan dalam menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Selanjutnya, berbagai kebijakan pembangunan dari pemerintah yang justru memiskinkan dan memarjinalkan masyarakat, seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, perkebunan, transmigrasi dan lain-lain. Misalnya Revisond Baswir(1999) mengatakan bahwa kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatatanan perekonomian dunia yang cendrung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Faktor utama penyebab kemiskinan struktural ini di Kalimantan Tengah adalah keterisolasian masyarakatnya dari berbagai akses sosial, budaya, ekonomi dan politik. Keterisolasian tersebut disebabkan belum tersedianya infrastruktur jalan darat. Masyarakat selama ini hanya mengandalkan transportasi sungai dan laut yang memakan waktu cukup lama dan berbahaya. Faktor lainnya adalah akibat kegiatan Illegal logging, Illegal Mining, Illegal Fishing, kegiatan pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian dominasi para tengkulak dalam pembelian hasil karet, rotan, hasil penambangan tradisional, dan hasil nelayan. Faktor lainnya yang juga berpengaruh adalah kurangnya tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Akibatnya masyarakat masih mengelolanya secara tradisional dan hasilnyapun kurang memuaskan bahkan sering rugi dan tidak kembali modal.

5.2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang bersifat kultural disebabkan karena masih terdapat sikap kurang mandiri, kurang percaya terhadap birokrat, sikap apatis dan ciri-ciri negatif lainnya. Sikap kurang mandiri, sikap kurang berani mengambil resiko, kurang kreatif dan inovatif, kurang tahan/berani untuk bekerja keras membuat beban ketergantungan tinggi, membuat rendahnya pendapatan di pedesaan dan akhirnya mengakibatkan kemiskinan. Kurangnya kepercayaan dan kecurigaan terhadap birokrasi, sikap apatis dan ciri-ciri negatif lainnya, tercermin dalam aksesibilitas pada program-program pembangunan, menyebabkan program pembangunan dan upaya peningkatan taraf hidup di pedesaan kurang berhasil. Di samping itu kemiskinan secara kultural juga disebabkan oleh mentalitas dan budaya masyarakatnya yang sulit berubah dan diubah. Seperti Orientasi nilai budaya, bahwa kebanyakan masyarakat tradisional/pedesaan masih berorientasi ke masa lalu dan masa kini. Orientasi nilai budaya demikian dipengaruhi oleh budaya ekonomi subsisten. Seharusnya mereka memiliki oreintasi nilai budaya ke masa yang akan datang sehingga ada upaya untuk rajin dan tekun untuk bekerja keras, rajin menabung, dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Kemudian sifat boros, malas, tidak disipilin, terlalu banyak santai, manja pada alam dan lain-lain merupakan contoh lain penyebab kemiskinan kultural. Faktor penyebab kemiskinan kultural di Kalimantan Tengah sudah tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Ketergantungan pada alam sangat tinggi dengan mengandalkan pertanian dengan sistem perladangan berpindah di mana hasilnya dari tahun ketahun semakin menurun. Kemudian terlalu banyak santai atau kurang kreatif memanfaatkan waktu luang, suka main judi dan minum baram/tuak, tidak bisa menabung, berorientasi sistem nilai budaya ke masa lalu dan masa kini, keluarga besar(banyak anak), rendah pendidikan, taraf kesehatan juga rendah, masih terikat pada tradisi lama, ikatan keluarga besar, tersisih oleh kegiatan pembangunan, tidak memiliki bakat berbisnis dan spekulasi, tidak bisa bersaing, budaya mengalah masih kuat, apatis dan pasrah dan lain-lain.

5.3. Kemiskinan Natural dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek alam dan aspek alamiah fisik manusia. Aspek alam yaitu bencana alam, lahan kritis, tanah longsor, banjir, tanah tandus, berbatu-batu, berpasir sehingga lahan kurang mendukung untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan dari aspek alamiah fisik manusia, yaitu manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusiawinya akibat cacat tubuh, sakit kronis dan menahun, serta dan lanjut usia. Di Kalimantan Tengah, kemiskinan Natural(alamiah) lebih banyak disebabkan oleh semakin terbatasnya lahan pertanian(ladang berpindah) oleh kegiatan HPH, Illegal Logging, pertambangan, perkebunan, dan transmigrasi. Di samping itu kebun karet dan kebun rotan banyak dikorbankan untuk perkebunan kelapa sawit. Di samping itu hutan tropis dan lahan gambut sebagai sumber mata pencaharian hidup masyarakat setiap tahun, khususnya pada musim kemarau banyak yang terbakar sehingga ikut memusnahkan kebun rotan, kebun karet, dan kekayaan fauna dan flora.

6. Kebijakan Pemerintah

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah berbagai bentuk kebijakan politis dan pemerintahan, serta pembangunan yang tidak berpihak kepada masyarakat sehingga berakibat pemiskinan pada masyarakat. Sejak masa kolonial Belanda, Jepang, Pemerintahan Orde Lama, dan Pemerintahan Orde Baru pada umumnya masyarakat lokal yang tinggal di daerah, terisolasi dan jauh dari pusat pemerintahan masih belum menikmati hasil pembangunan secara merata dan adil. Apa yang mereka rasakan adalah kepahitan dan kesengsaraan akibat “pencurian” kekayaan SDA yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat selalu hidup dalam kemiskinan. Beberapa contoh kebijakan pemerintahan Orde Baru adalah berupa sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan; undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, Undang-undang No. 11 Tahun 1968 tentang pertambangan dan lain-lain. Semua undang-undang ini tidak memihak pada masyarakat, namun sebaliknya memiskinkan dan menyengsarakan masyarakat secara keseluruhan di seluruh pelosok tanah air. Kekayaan SDA berkurang secara drastis, kawasan hutan untuk kegiatan pertanian dan perburuan semakin menyempit dan kesuburan lahan menurun drastis, sungai dan danau sebagai sumber ikan tercemar, hewan buruan di hutan berkurang, hutan dan tanah gundul, adat-istiadat dan tradisi kearifan lokal masyarakatpun tergusur, dan lain-lain. Kasus illegal logging, dan illegal mining, juga kebiasaan masyarakat seperti minum tuak/baram dan main judi, fluktuasi harga rotan dan harga karet adalah beberapa contoh nyata yang memiskinkan dan menyengsarakan masyarakat. Semua ini menghasilkan penderitaan dan kemiskinan bagi masyarakat. Kapankah pemerintah mengentaskan mereka dari kemiskinan yang sungguh sangat kronis ini?

7. Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Tengah

Upaya penanggulangan kemiskinan telah diatur dalam Keputusan Presiden(Keppres) No. 8 Tahun 2002. Tujuan Keppres ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tiga langkah yang disarankan oleh pemerintah:

Pertama, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya.

Kedua, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan perbaikan aspek lingkungan, permukiman, perumahan dan prasarana pendukung.

Ketiga, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan perbaikan aspek usaha, lapangan kerja dan lain-lain untuk meningkatkan pendapatan.

Sesuai dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2002 tersebut, maka untuk Kalimantan Tengah beberapa bentuk program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut:

PERTAMA, Pembangunan Infrastruktur. ”Membuka isolasi menuju Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat” adalah visi Pasangan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 yaitu Agustin Teras Narang, SH dan Ir. H Achmad Diran.

Saya rasa visi ini sangatlah tepat dan sangat vital karena infrastruktur, khususnya jalan darat ibarat membuka pintu air, maka air akan mengalir ke mana-mana.

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan darat yang menghubungkan ibukota provinsi dengan kabupaten, kecamatan dan hingga ke desa-desa sangat vital. Jalan darat merupakan urat nadi mobilitas sosial dan integrasi sosial yang sangat efektif. Jalan darat juga membantu memperlancar dan mempercepat arus barang dan jasa dari kota ke desa-desa dan sebaliknya. Jalan darat juga membuka akses bagi para petani dan nelayan untuk memasarkan hasil produksi mereka. Jalan darat juga akan mempercepat dan mempermudah akses pelayanan dasar(pendidikan, kesehatan, perekonomian) bagi masyarakat seluruh wilayah pedesaan di Kalimantan Tengah.

KEDUA, Pendidikan. Akibat belum terbukanya jalan darat secara maskimal, maka pelayanan di bidangpendidikanpun mengalami keterlambatan dan masalah. Dengan dibukanya infrastruktur jalan darat, maka pelayanan di bidang pendidikan diharapkan mengalami pemerataan secara menyeluruh dan adil. Pelayanan pendidikan dasar bagi anak-anak kurang mampu di daearh terpencil/terisolasi harus menjadi prioritas dan mendapat bantuan secara khusus berupa beasiswa, bantuan buku sekolah, seragam dan sepatu(Pendidikan Gratis). Kemudian penyuluhan juga harus gencar diberikan kepada masyarakat miskin di tepi pantai dan daerah pedalaman untuk memberikan nilai-nilai bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan anak-anak mereka. Keterisolasian dan keterpencilan merupakan masalah khas bagi pelayanan pendidikan di Kalimantan Tengah. Permasalahan ini dapat diatasi dengan program GURU KUNJUNG atau SD KECIL. Pendidikan sangat penting untuk membuka wawasan seseorang, membuat seseorang menjadi kreatif, inisiatif, dan kritis terhadap masalah kehidupan yang ia hadapi.

KETIGA, Kesehatan. Sama halnya dengan pelayanan pendidikan, pelayan di bidang kesehatan juga ditentukan oleh infrastruktur jalan darat. Keterpencilan dan keterisolasian merupakan kendala mendasar bagi upaya pemerataan pelayanan kesehatan. Diharapkan di setiap desa/kelurahan yang cukup memadai jumlah penduduk dan kemajuannya harus sudah memilki Puskesmas Pembantu(PUSTU). Pustu juga bisa di bangun untuk beberapa desa yang berdekatan. Untuk desa-desa sangat terpencil/terisolasi bisa di lakukan dengan Dokter Kunjung. Misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan tim medis berkunjung ke desa sasaran dengan pemberitahuan sebelumnya atau terjadwal agar masyarakat yang memerlukan pemeriksaan medis bisa berkumpul di sebuah tempat yang telah disepakati bersama. Kesehatan jasmani sangat penting bagi setiap orang agar ia mampu melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sama halnya dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan perlu Gratis bagi masayarakat miskin yang terpencil.

KEEMPAT, Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana selama ini seolah-olah hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun sesungguhnya Program KB ini berlaku untuk semua orang sebagai upaya untuk membangun suatu keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Salah satu indikator Kemiskinan di Kalimantan Tengah adalah akibat terlalu banyak anak sehingga menemui kesulitan untuk memberi napkah dan membiyai pendidikan bagi anak-anak mereka. Oleh karenanya setiap orang, terutama masyarakat miskin perlu di berikan kesadaran yang tinggi untuk membangun Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera melalui Program KB. Kesadaran untuk ber KB bagi semua orang harus dibangun melalui kesadaran dan beberapa kondisi objektif yang ada di sekitar mereka. Pendekatan yang dilakukan bisa melalui jalur pendidikan, agama, dan hukum adat dan hukum nasional.

KELIMA, Kearifan Budaya Lokal. Keraifan budaya lokal perlu didukung, dikembangkan, dan di padukan dengan budaya modern dewasa ini. Misalnya bagaimana memelihara ikan di tambak/beje, memelihara ternak ayam, babi, kambing, sapi, kerbau, itik dan lain-lain. Memberikan penyuluhan bagi pertanian peladang berpindah untuk meningkatkan produksi dan lain-lain. Kearifan budaya lokal merupakan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang sebagai upaya untuk mempertahankan hidup, memenuhi kebutuhan pokok, menjaga kesehatan, gotong royong dan lain-lain. Dalam istilah ekonomi, kearifan budaya lokal di bidang ekonomi disebut dengan istilah Ekonomi Rakyat. Pengembangan Ekonomi Rakyat yang didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat pedesaan(miskin), sehingga terwujud masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kerja dan sumbangan yang diberikannya pada proses pembangunan yang tengah berlangsung. Terbentuknya Ekonomi Rakyat di pedesaan merupakan prakondisi dari terciptanya masyarakat pedesaan yang maju, mandiri, sejahtera dan adil. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan swadaya mengelola sumber daya apa saja yangdapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarganya. Menurut Mubyarto(1996) ekonomi rakyat memiliki ciri-ciri: (a) dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar, (b)dikelola dengan cara-cara swadaya,(c)bersifat mandiri, (d)tidak ada buruh dan tidak ada majikan, dan (e)tidak mngejar keuntungan.

KEENAM, Koperasi Petani dan Nelayan. Koperasi dewasa ini kelihatannya mengalami stagnasi karena banyak kegiatan Koperasi yang mengecewakan masyarakat. Kejujuran merupakan kunci utama pengelolaan koperasi. Saya rasa koperasi sebagai wadah ”gotong royong” para petani dan nelayan perlu digalakkan agar mereka secara bertahap terlatih mengelola suatu bisnis kecil-kecilan secara jujur, bersama, dan terbuka. Misalnya beberapa desa Nelayan di Kalimantan Tengah masih belum memiliki koperasi, sehingga penampung ikan hasil nelayan dibeli secara langsung oleh tengkulak di tengah laut dan harga ditentukan secara sepihak oleh tengkulak.

KETUJUH

Dengan menerapkan Program PM2L ( Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu ) Program Unggulan pemerintah untuk pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Tengah, yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat sekaligus menurunkan angka kemiskinan di Kalaimnatan Tengah. Program ini telah diuji coba selama satu tahun belakangan ini dan hasilnya sungguh luar biasa menggembirakan. Karena lingkup pekerjaannya mencakup kabupaten dan kota. Dan Program baru ini satu-satunya Program Pengentasan Kemiskinan yang dapat mengakomodir semua permasalahan tentang kemiskinan kearah perubahan yang lebih baik yaitu pemenuhan kebutuhan yang memadai. Program dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yaitu A. Teras Narang SH dan Wakil Gubernur Ir. H. Achmad Diran , lebih dapat diterima oleh masyarakat pedesaan di Kalimantan Tengah, karena sesuai dengan situasi dan kondisi  setempat.

8. Penutup

Faktor penyebab kemiskinan beranekaragam. Oleh karenanya agak sulit bila menggeneralisasikan faktor penyebab kemiskinan pada semua suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian bila ingin merumuskan strategi pengentasan kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan di Kalimantan Tengah, mungkin ada kesamaan dan mungkin pula banyak perbedaannya bila dibandingkan dengan faktor penyebab kemiskinan di Kalimantan Timur, misalnya. Namun demikian berbagai konsep dan teori tentang kemiskinan akan sangat bermanfaat untuk memahami kemiskinan itu sendiri sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan secara adil dan meningkatkan kesejahtaraan hidup masyarakat. Pembangunan secara umum dalam era Otonomi Daerah ini seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal(kearifan lokal) agar program pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan aspirasi dan budaya masyarakat setempat dan pada akhirnya pembangunan itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan dalam era Otonomi Daerah adalah meningkatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat mulai dari perencaan, pelaksanaan, evaluasi program, dan tindak lanjut program. Kemudian program pembangunan harus sinergi dengan potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.