26
Nov
08

PERAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA LN (1)


SEJAK Indonesia di landa krisis ekonomi dan moneter pada sekitar tahun 1997 yang diperparah krisis mental dan moral serta KKN sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional tidak dapat berjalan dengan lancar, selanjutnya setelah jatuhnya Rezim Orde Baru Pemerintah Indonesia semakin sulit mengatasi berbagai persoalan Nasional yang multi komplex karena keterbatasan dana yang ada, kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial yang tercermin dalam ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, ketelantaran dan ketunassosialan.

Untuk hal ini diperlukan langkah-langkah, cara mengatasinya antara lain, peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan dan kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang
menguntungkan. Dengan adanya kerjasama Pemerintah dengan pihak NGO asing melalui kerjasama/bantuan teknik menjadi salah satu alternatif yang dapat membantu mengatasinya persoalan. Pasal 88 (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka daerah rapat mengadakan kerjasama yang
saling menguntungkan dengan lembaga/badan di Luar Negeri yang diatur dengan keputusan bersama. Perlu diingat dengan menjalin kerjasama, suatu kesepakatan para pihak (consent to be bound) merupakan suatu hal penting saat merumuskan naskah perjanjian. Kebijakan kerjasama dengan pihak luar negeri disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi kehidupan politik, perubahan dan kebijakkan pemerintah, kinerja ekonomi dan kondisi yang selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan. Prioritas kerjasama dan bantuan disesuaikan dengan agenda-agenda dan isu-isu reformasi seperti good governance, desentralisasi.

Pilihan bidang prioritas disesuaikan dengan expertise donor yang bersangkutan serta pengalaman kerjasama dengan Indonesia. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan dengan pihak Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan kerjasama luar negeri secara optimal yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada
Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal tersebut di atas akan menjawab jika adanya suatu kesamaan pandang untuk menjalin kerjama yang menguntungkan Pemda. Kita akan lihat dari tugas pokok dan fungsi dari Pemda itu sendiri. Di mana dalam menjalankan tugas, pokok  dan fungsinya Pemda harus mampu bertindak ekonomis, efektifitas dan akuntabel.

Pengertian ekonomis mengandung makn, bagaimana Pemda mampu menjalankan urusan otonominya dengan berbagai pertimbangan ekonomis yaitu memilih dari berbagai alternatif yang paling murang dari sudut total biaya.

Tujuan ekonomis ini akan mencegah dan mengurangi pemborosan dalam penyelenggaraan Pemda baik dalam kegiatan rutin maupun pembangunan setiap urusan. Upaya menciptakan bagi uang rakyat (better value for money) akan mengental. Ini berarti bahwa Pemda akan selalu bersikap kompetetif dalam upaya memberikan nilai tertinggi bagi setiap rupiah uang rakyat yang dipergunakan.

Dalam pengertian efektif terkandung makna bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemda dapat mencapai sasaran yang direncanakan. Untuk perlu disepakati terlebih dahulu standar efektifitas yang diinginkan. Sasaran ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemda haruslah terukur dan ada standar yang jelas. Tujuan yang ingin dicapai efektif ini adalah bahwa Pemda menjadi peka dalam menentukan tujuan atau sasaran dari setiap urusan otonomi yang dilaksanakan. Adanya sasaran yang jelas tersebut akan menunjukkan sejauh mana Pemda dapat menangkap aspirasi dan mengartikulasi bantuan dan dukungan masyarakat daerah.

Kerjasama pihak asing dengan Pemda akan berhasil dan berdaya guna apabila pihak-pihak yang terkait mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dengan baik serta ditunjang oleh suatu
perangkat hukum (mekanisme) yang jelas dan tidak ditumpangi oleh kegiatan-kegiatan politis.

Dalam pelaksanaannya kerjasama Pemda dengan NGO (Non Governant Organization) belum ada aturan baku atau undang-undang yang secara komprenhensif mengatur kerjasama tersebut sehingga sering timbul berbagai masalah. Dan diharapkan kerjasama tersebut dapat mensejahterakan rakyat dan menjaga kesatuan dan keutuhan negara. Salah satu syarat untuk mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional tidak
terlepas dari terciptanya stabilitas nasional. (bersambung).


0 Responses to “PERAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA LN (1)”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


MY THOUGHT ABOUT THIS WORLD

Penulis

In here, I write my thought about this world, from any idea that speak about my job to my activities with my families and friends, which I like to share for you.
OK, Thanks for your attention and I hope it will be useful for us, especially for you.
GBU

Statistik Blog

  • 469,689 hits
November 2008
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

RSS Tentang Perempuan

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Sekilas Berita

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: