Peningkatan Kualitas Gender

Isu tentang Gender, khususnya masalah distribusi peran perempuan dalam pembangunan, saat ini masih menjadi headline di media massa cetak dan elektronik. Tidak sedikit seminar, diskusi, lokakarya, pelatihan dan konferensi yang digelar untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan. Namun jika mau jujur dan obyektif, kendati berbagai usaha telah dilakukan, kondisi perempuan di Kalimantan Tengah masih memprihatinkan. “Oleh karenanya, maka berbagai upaya dan program peningkatan SDM perempuan di Kalimantan Tengah harus tetap digalakkan. Hal yang menjadi pertimbangannya adalah sasaran pendidikan, jenis pendidikan, materi pendidikan, metode, evaluasi dan kemitraan,” ujar aktivis BKOW Kalimantan Tengah, Dra. Agnes Sekar Supenni.

Di Kalimantan Tengah sendiri ujar Agnes, dari total populasi 1.823.715 jiwa. jumlah penduduk perempuan mencapai 885.399 (48.54%). Dari jumlah tersebut, terdapat 64.61% usia produktif yang dapat dijadikan aset daerah.

Data tersebut memperlihatkan bahwa perempuan memiliki potensi dan kemampuan besar dan sama dengan kaum lelaki. “hanya masalah SDM saja yang masih rendah. Terdapat 25.57% penduduk usia 10-25 tahun yang putus sekolah, dan porsi yang banyak adalah perempuan sebesar 51%. Data ini menunjukkan masih banyak perempuan yang hanya tamat SD/sederajat.
Hal ini dapat dipahami karena laki-laki memiliki akses yang lebih luas dan leluasa di ruang publik, sedangkan perempuan lebih banyak dibatasi oleh peran yang sudah melekat pada ruang domestik,”ujarnya.

Program peningkatan kualitas SDM perempuan dimaksud, ujarnya merupakan perwujudan GBHN Tahun 1999 yang mengamanatkan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan melalui kebijakan nasional menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan jender. Selanjutnya meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. “Peningkatan kualitas SDM perempuan hanya dapat dilakukan dengan pendidikan. Mengapa?., karena tujuan pendidikan adalah merubah cara berpikir tradisional menjadi berpikir ilmiah,” pungkasnya.

Untuk meningkatkan kualitas SDM perempuan di Kalimantan Tengah menurutnya, bias ditempuh melalui tiga jalur pendidikan formal, informal dan non formal. Dari keseluruhan program peningkatan SDM tersebut, yang menjadi skala prioritas bagi perempuan Kalteng lima tahun ke depan adalah pengetahuan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pemerintahan, Hukum dan HAM, kepemimpinan dan politik.

“Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan kaum perempuan lebih banyak lagi terlibat di dalamnya. Pertimbangan ini diambil berdasarkan kondisi obyektif dewasa ini, masih banyak Parpol enggan merekrut perempuan untuk memenuhi kuota 30%., dengan alasan perempuan belum memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai dalam berpolitik,”ujarnya.

Untuk itu harapannya kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu mengintensifkan program strategis pendidikan perempuan yang sudah ada. Bidang-bidang tersebut meliputi bidang pemerintahan, hukum, HAM, kepemimpinan dan politik bagi perempuan di Kalimantan Tengah, serta anggaran dana yang memadai untuk mendukung kegiatan tersebut.

* Dari wawancara dengan salah satu koran lokal Kalimantan Tengah